Usman Modjo Ketua LP.K-P-K Provinsi Gorontalo Hadiri Forum Konsultasi Publik Kejaksaan Tinggi
GORONTALO, 9 November 2026 — Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Provinsi Gorontalo kembali menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga kontrol sosial yang aktif mengawal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta penegakan hukum di daerah.
Kali ini, LP.K-P-K Provinsi Gorontalo mendapat kehormatan menghadiri undangan resmi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Standar Pelayanan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, yang diselenggarakan pada Senin, 9 November 2026, bertempat di Aula Lantai 2 Kejati Gorontalo.
Undangan tersebut merupakan bagian dari upaya Kejati Gorontalo untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik agar semakin transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
LP.K-P-K Provinsi Gorontalo diwakili langsung oleh Drs. Usman Modjo, M.Pd., selaku Ketua Komisi Daerah (Komda) Provinsi Gorontalo, didampingi Sjafrudin Abubakar selaku Wakil Ketua Komda serta Mohamad Akbar Monoarfa alias Yogis dari LP.K-P-K Kabupaten Bone Bolango.
Kehadiran tiga pengurus tersebut menjadi representasi LP.K-P-K dalam forum yang turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Dr. Sumurung P. Simaremare, jajaran instansi pemerintah, unsur TNI-Polri, lembaga pendidikan, mahasiswa, media, serta perwakilan masyarakat.
BACA JUGA : 1.LP.K-P-K Provinsi Gorontalo
Menariknya, LP.K-P-K tercantum sebagai satu-satunya organisasi LSM dalam daftar undangan resmi yang dilampirkan Kejati Gorontalo. Kehadiran tersebut sekaligus membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan, kritik konstruktif, serta aspirasi berkaitan dengan kualitas pelayanan dan penegakan hukum.
PTSP: Mendorong Pelayanan Kejaksaan yang Transparan dan Akuntabel
Salah satu agenda utama yang menjadi pembahasan dalam Forum Konsultasi Publik tersebut adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang dipaparkan oleh tim Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
PTSP merupakan pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan administrasi dan layanan masyarakat melalui satu pintu pelayanan. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat ketika berhubungan dengan institusi Kejaksaan, sekaligus menciptakan pelayanan yang lebih tertib, efektif, transparan, dan terukur.
Melalui penerapan PTSP, masyarakat diharapkan memperoleh kejelasan mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, mekanisme penyampaian permohonan, informasi perkembangan layanan, hingga saluran pengaduan apabila ditemukan kendala dalam proses pelayanan.
Bagi institusi penegak hukum, keberadaan PTSP bukan sekadar pembenahan administrasi, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
Pelayanan yang baik harus memberikan kepastian, tidak diskriminatif, mudah diakses, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan evaluasi.
Dalam sesi tanya jawab, forum tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk memberikan masukan sekaligus menguji sejauh mana standar pelayanan yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
LP.K-P-K: Mitra Kritis Kejaksaan yang Aktif Membawa Aduan Masyarakat
Di balik pembahasan mengenai peningkatan kualitas pelayanan Kejaksaan, terdapat hal lain yang tidak kalah penting, yakni hubungan kemitraan antara LP.K-P-K dengan aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Selama menjalankan aktivitas pengawasan di daerah, LP.K-P-K Provinsi Gorontalo mengaku telah beberapa kali menyampaikan berbagai pengaduan dan informasi dugaan permasalahan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejati Gorontalo.
Persoalan yang menjadi perhatian LP.K-P-K antara lain dugaan penyimpangan anggaran, persoalan proyek infrastruktur, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta berbagai persoalan lain yang ditemukan melalui laporan masyarakat maupun kegiatan pengawasan lapangan.
Dalam keterangannya, Ketua Komda LP.K-P-K Provinsi Gorontalo, Drs. Usman Modjo, M.Pd., menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Gorontalo merupakan salah satu mitra strategis yang selama ini menjadi tujuan penyampaian berbagai pengaduan hasil temuan dan aspirasi masyarakat.
“APH, khususnya Kejaksaan Tinggi Gorontalo, merupakan salah satu mitra yang sering kami bawakan oleh-oleh berbagai kasus dari hasil temuan kami di masyarakat. Mulai dari persoalan dugaan korupsi, proyek infrastruktur, dan berbagai persoalan lainnya yang membutuhkan perhatian serta tindak lanjut aparat penegak hukum,” ungkap Usman Modjo.
Menurutnya, keberadaan LP.K-P-K bukan untuk mencari kesalahan institusi pemerintah ataupun aparat penegak hukum, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran negara benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa setiap informasi dan pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum harus didukung data, dokumen, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat ditelaah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bukan Hanya Kejati, LP.K-P-K Juga Memiliki Program Posko Pengaduan Masyarakat
Hal menarik lainnya adalah LP.K-P-K Provinsi Gorontalo ternyata tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan melalui penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum. Organisasi ini juga sedang mengembangkan program Posko Pengaduan Masyarakat (PPM) sebagai wadah penampungan aspirasi dan keluhan masyarakat.
Melalui program PPM, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, baik berkaitan dengan pelayanan publik, persoalan administrasi pemerintahan, persoalan sosial, maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Pengaduan yang diterima selanjutnya ditangani oleh Tim Advokasi Posko melalui proses penelaahan, komunikasi, dan mediasi dengan instansi atau lembaga terkait sesuai karakteristik permasalahan.
Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun lembaga pelayanan publik.
Tidak semua persoalan masyarakat harus langsung berujung pada proses hukum. Sebagian permasalahan dapat diselesaikan melalui klarifikasi, mediasi, dan koordinasi kelembagaan. Namun, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, pengaduan dapat diarahkan kepada instansi berwenang dengan tetap memperhatikan bukti dan prosedur yang berlaku.
Dengan demikian, PPM menjadi salah satu instrumen LP.K-P-K dalam membangun budaya pengawasan partisipatif sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses terhadap penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.
Sinergi Pengawasan dan Pelayanan Publik
Partisipasi LP.K-P-K dalam Forum Konsultasi Publik Kejati Gorontalo menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara organisasi masyarakat sipil dengan institusi penegak hukum.
Kejaksaan memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas, sedangkan masyarakat dan organisasi pengawas memiliki peran menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, serta memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan tersebut.
Keduanya memiliki ruang kerja yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Bagi LP.K-P-K, kehadiran dalam forum tersebut bukan sekadar memenuhi undangan seremonial. Lebih dari itu, kesempatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan suara masyarakat mendapatkan ruang di hadapan institusi negara.
LP.K-P-K berharap program PTSP Kejati Gorontalo dapat terus ditingkatkan, termasuk memastikan adanya kemudahan akses informasi, kepastian prosedur, keterbukaan pelayanan, serta respons yang baik terhadap pengaduan masyarakat.
Pada saat yang sama, LP.K-P-K juga berharap setiap laporan dan informasi dugaan pelanggaran hukum yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dapat memperoleh perhatian, ditelaah secara profesional, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebab, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari cepatnya urusan administrasi diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana institusi negara mampu mendengar, merespons, dan memberikan kepastian atas persoalan yang disampaikan masyarakat#