9 Tahun Menggantung, Dugaan Penyerobotan Lahan Di Riau Akhirnya Diusut Bareskrim Polri Usai LP.K-P-K Melapor
9 Tahun Menggantung, Dugaan Penyerobotan Lahan di Riau Akhirnya Diusut Bareskrim Polri Usai Laporan LP.K-P-K
JAKARTA, Pengawalkebijakan.id — Dugaan kasus penyerobotan dan penguasaan lahan di Provinsi Riau yang mandek selama hampir sembilan tahun akhirnya mendapat titik terang. Lembaga Pengawal Kebijakan dan Keadilan (LP.K-P-K) resmi mendatangi Gedung Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan keterangan resmi menyusul laporan yang telah diajukan sebelumnya.
Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut cepat dari Bareskrim Polri. Hanya berselang satu pekan sejak laporan resmi dilayangkan pada Jumat, 17 November 2023, Bareskrim langsung melayangkan undangan klarifikasi tertanggal 24 November 2023.
Ketua Umum Komnas LP.K-P-K, Andi Aro, menyampaikan apresiasinya atas respons cepat aparat penegak hukum di tingkat pusat.
“Alhamdulillah, laporan kami diterima dan direspons dengan sangat cepat oleh Bareskrim. Sebagai lembaga independen dan kontrol sosial, kami hadir untuk bermitra serta mendukung pemerintah menuntaskan kasus-kasus hukum di Indonesia, khususnya mafia tanah,” ujar Andi Aro didampingi Sekretaris Jenderal LP.K-P-K, Freddy Tulangow, S.H., M.H., kepada awak media di Jakarta.
Andi Aro menegaskan, langkah pelaporan ke Mabes Polri diambil agar tidak ada oknum yang merasa kebal hukum hanya karena kasus ini sempat tidak tersentuh selama bertahun-tahun di daerah.
Pelimpahan Berkas dan Bukti Otentik dari Riau
Kasus ini sebelumnya ditangani oleh LP.K-P-K Komisi Daerah (Komda) Riau di bawah pimpinan Hadan Ustadhi, S.H., bersama anggotanya, Halibin Tarigan. Sebelum membawa perkara ini ke tingkat pusat, Komda Riau telah berkoordinasi dan beraudiensi dengan berbagai instansi pemerintah setempat guna menghimpun data valid serta bukti-bukti otentik terkait penyerobotan lahan tersebut.
Setelah seluruh berkas dinilai lengkap dan sah, tim Komda Riau bertolak ke Jakarta untuk menyerahkan dokumen perkara ke Sekretariat Komnas LP.K-P-K, yang kemudian diteruskan langsung ke Mabes Polri.
Dengan dimulainya proses pemeriksaan dan klarifikasi di Mabes Polri, LP.K-P-K berharap penanganan perkara ini dapat membongkar tuntas praktik penguasaan lahan ilegal di Riau serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. (jks)