Nasional

JAKARTA – Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) menuntaskan agenda Musyawarah Nasional (Munas) I di Wisma Haji, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022). Forum tertinggi organisasi yang dihadiri para utusan Komisi Daerah (Komda) dan Komisi Cabang (Komcab) dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia tersebut secara aklamasi kembali menetapkan pendiri LP.K-P-K, Andi Abdul Rahman Onge atau yang akrab disapa Andi Aro, sebagai Ketua Umum Komisi Nasional/Pengurus Pusat LP.K-P-K periode 2022–2027.

Keputusan tersebut menjadi bentuk kepercayaan dan dukungan peserta Munas terhadap kepemimpinan Andi Aro yang dinilai telah meletakkan fondasi organisasi sejak LP.K-P-K didirikan di Bogor pada 9 Maret 2017.

 

Penetapan Ketua Umum berlangsung melalui sidang pleno yang dipimpin presidium sidang, terdiri atas Alamsyah dari Bengkulu,S.Sos, Hadan Ustadhi,SH dari Riau, Agana Tuasikal dari Sumatera Selatan, dan Hawu Dina Latuconsina dari Papua Barat. Seluruh delegasi daerah sepakat mengusulkan Andi Aro sebagai calon tunggal hingga keputusan akhirnya ditetapkan secara aklamasi.

BACA JUGA : https://www.kompasiana.com/lp-kpk.pusat/

Dalam sambutannya setelah pengukuhan, Andi Aro menyampaikan bahwa amanah tersebut bukan sekadar jabatan struktural, melainkan tanggung jawab moral dan organisasi untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok marjinal dan warga yang mengalami ketidakadilan.

Menurutnya, tantangan pengawasan kebijakan pemerintah semakin kompleks. Karena itu, LP.K-P-K harus meningkatkan kualitas advokasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mengedepankan investigasi berbasis data dan kajian regulasi agar setiap perjuangan organisasi memiliki dasar yang kuat.

Untuk merealisasikan visi organisasi selama lima tahun ke depan, Komisi Nasional/Pengurus Pusat Lp.K-P-K menetapkan tiga agenda prioritas, yakni memperluas jaringan kepengurusan hingga ke pelosok daerah, memperkuat lembaga bantuan hukum melalui pelayanan pendampingan secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kapasitas kader melalui pendidikan investigasi, analisis APBD, pemahaman regulasi, dan pengawasan kebijakan publik.

Selain itu, LP.K-P-K menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah dan aparat penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, dan KPK. Organisasi berkomitmen mendukung kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial apabila ditemukan dugaan penyimpangan yang merugikan kepentingan masyarakat.

Sebagai bagian dari pembenahan organisasi, Komisi Nasional/Pengurus Pusat juga merencanakan pengembangan Posko Pengaduan Masyarakat berbasis digital dan konvensional untuk mempermudah pelaporan dugaan penyelewengan dana desa, pungutan liar, konflik lahan, serta berbagai persoalan pelayanan publik.

Joko Santoso: Kepemimpinan Andi Aro Meletakkan Fondasi Organisasi

Salah seorang peserta Munas asal Provinsi Jawa Timur, Joko Santoso, menyampaikan pandangannya mengenai perjalanan kepemimpinan Andi Aro sejak periode awal organisasi, yakni 2017–2022.

Menurutnya, membangun organisasi yang memiliki jaringan lintas provinsi bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan kesabaran, konsistensi, keberanian, serta kemampuan menyatukan berbagai karakter dan pemikiran pengurus dari daerah yang berbeda.

Ia menilai kepemimpinan Andi Aro pada periode tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan LP.K-P-K, terutama dalam membangun identitas, memperkenalkan visi organisasi, dan memperluas jaringan perjuangan hingga ke berbagai daerah.

Hadan Ustadhi, S.H.: Kepemimpinan Harus Dibuktikan dengan Pengabdian

Pandangan senada disampaikan Hadan Ustadhi, S.H., peserta asal Provinsi Riau yang juga dipercaya menjadi bagian dari presidium sidang Munas I.

Ia menilai bahwa kepemimpinan Andi Aro sejak 2017 hingga 2022 merupakan fase penting dalam proses pembentukan karakter dan arah perjuangan LP.K-P-K. Baginya, kepemimpinan organisasi tidak hanya diukur dari jabatan, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan komitmen, membangun kebersamaan, dan menggerakkan kader untuk bekerja bagi kepentingan masyarakat.

Ia berharap kepemimpinan periode 2022–2027 dapat membawa LP.K-P-K semakin profesional, solid, dan memiliki kontribusi nyata dalam mengawal kebijakan pemerintah serta memperjuangkan keadilan.

Momentum Konsolidasi Menuju Organisasi yang Lebih Kuat

Munas I LP.K-P-K bukan sekadar agenda pergantian atau penetapan kepemimpinan, melainkan momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat arah perjuangan organisasi.

Dengan kembali dipercayakannya kepemimpinan kepada Andi Aro, LP.K-P-K diharapkan mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun sejak 2017 menuju organisasi yang lebih tertata, independen, profesional, dan memiliki keberanian dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya memperluas struktur organisasi, tetapi membuktikan bahwa keberadaan LP.K-P-K benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab, marwah sebuah lembaga pengawal kebijakan tidak ditentukan oleh banyaknya kepengurusan atau besarnya nama organisasi, melainkan oleh integritas, konsistensi, dan keberanian dalam memperjuangkan keadilan,semoga. Tutup Andi.#rd